Not known Factual Statements About agus joko pramono

Not known Factual Statements About agus joko pramono

Blog Article

Karena tugas KPK untuk fokus pada significant profile conditions. Sedangkan Polri fokus pada low profile scenarios yang juga merata terjadi di mana-mana.

The state’s losses calculated because of the BPK should be true and definite, which include asset reduction, income, or state’s securities, he mentioned, incorporating which the board didn't calculate the state’s losses resulting from forest destruction in Riau or mining in Papua.

This "Cited by" depend includes citations to the following posts in Scholar. The ones marked * could be diverse with the posting in the profile.

Meski nama-nama yang lolos seleksi pernah aktif di lembaga pemerintahan, sejumlah pihak khawatir nama hasil seleksi tidak membawa lembaga antirasuah maupun upaya pemberantasan korupsi membaik dan membawa kepentingan.

Terlepas dari hal tersebut, aktifnya Pramono berkomunikasi dengan mantan gubernur Jakarta juga dia jadikan sebagai bekal menghadapi debat perdana esok hari.

Nama-nama yang lolos itu sudah diserahkan ke Presiden Jokowi untuk nantinya dikirim ke DPR guna menjalani tes akhir healthy and proper examination. DPR nantinya memilih five orang untuk menjadi Pimpinan KPK.

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.  

But Agus appeared to receive no really serious pushback soon after he claimed he would maintain the military out of politics.

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.  

I feel, ultimately, I appreciate the many voices which are heard within the IDI method of SAI strengthening and SAI achievements And that i request to pay attention to these Views as an IDI Board member."  

Sedangkan pada saat menjadi Anggota II, Agus membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.

Zaenur khawatir jika personel Capim dan Cadewas KPK yang didominasi unsur penegak hukum akan menimbulkan kesan lembaga antirasuah mudah disetir dan dikendalikan.

Lolosnya Tanak mendapatkan sorotan karena memiliki pandangan yang kontroversial terkait tindak pidana korupsi. Ia mendukung keadilan restoratif tidak hanya diterapkan untuk kasus tindak pidana umum, tetapi juga kasus korupsi.

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.  

”Adanya peraturan ini berdampak pada kebebasan berpendapat. Hal serupa patut diantisipasi, misalnya, jika ada suara kritis terhadap yang read more bersangkutan jika terpilih ataupun terhadap KPK nantinya, jika perspektifnya justru mengancam kebebasan berpendapat,” kata Clarissa.